Dengan fusinya POI dengan AII dan menjelma menjadi PUI, maka semua organisasi, badan atau lembaga otonom dari kedua organisasi yang melakukan fusi dilebur menjadi satu, di bawah bendera PUI. Setelah masing-masing organisasi otonom tersebut melebur diri, maka dibentuk organisasi-organisasi otonom PUI sebagai berikut:

1. Organisasi Pandu Islam Indonesia (OPII)

Pada saat dilakukan fusi antara AII dengan POI, bertemu pulalah para fungsionaris dari organisasi pemuda kedua perhimpunan tersebut. Akan tetapi pada saat itu belum ada kesepakatan untuk membentuk satu wadah organisasi pemuda sebagai hasil fusi. Hal ini disebabkan kedua organisasi pemuda tersebut telah mengintegrasikan diri ke dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), bersama-sama dengan organisasi pemuda Islam lainnya seperti Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Persis, Pemuda Mathla’ul Anwar dan sebagainya.

Integrasi organisasi pemuda ini tekadnya sangat mendalam sehingga kecil sekali kemungkinannya untuk memisahkan diri dari GPII. Di dalam GPII para pemuda mencurahkan segenap perhatiannya. Mereka telah sepakat bahwa tidak ada gunanya lagi membentuk organisasi pemuda yang baru kalau memang sudah ada sebuah orga¬nisasi yang integral dan dapat menampung aspirasi semua kelompok pemuda dan dapat memperjuangkan cita jihadnya.

Namun demikian, untuk mengikat tali silaturrahim antara teman seperjuangan yang berkarya dalam organisasi pemuda POI (P30 dan PAPPO) dan pemuda AII (Barisan Pemuda Islam/BII), maka dibentuklah sebuah organisasi kepanduan yang disebut Organisasi Pandu Islam Indonesia (OPII).
OPII berfungsi sebagai koordinator yang mempertemukan “veteran-veteran” P30, PAPPO dan BII. Akan tetapi tidak resmi menjadi sebuah organisasi pemuda hasil fusi. Statusnya pun berada di bawah asuhan Majelis Pemuda PB PUI. Namun karena organisasi ini bergerak dalam bidang kepanduan, maka pada tahun 1961 berdasarkan Penetapan Presiden No. 238/1961 tanggal 20 Mei 1961, OPII dibubarkan dan diintegrasikan dengan organisasi kepanduan negara yaitu Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka).

pui07

2. Ikatan Bekas Pelajar PUI dan Simpatisan

Sebelum OPII dibubarkan, beberapa orang pelajar lulusan sekolah PUI, khususnya lulusan Sekolah Guru Islam (SGI) Darul Ulum Majalengka, yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Yogyakarta, merasa perlu adanya penyempurnaan organisasi OPII. OPII yang ada pada saat itu dianggap kurang representatif untuk dapat menampung semua aktivitas pemuda. Karena OPII hanya bergerak dalam bidang kepanduan saja. Oleh karena itu didirikanlah Ikatan Bekas Pelajar SGI (IBP SGI). Karena munculnya gagasan tersebut bermula dari mereka yang belajar di Yogyakarta, maka organisasi ini bersifat lokal dan kekeluargaan.

Untuk sementara, keberadaan IBP SGI dapat memenuhi tuntutan dinamika pemuda yang agak luas. IBP SGI berkembang pesat. Hampir seluruh bekas pelajar SGI yang ada di Yogyakarta bergabung dalam organisasi tersebut.

Keberadaan IBP SGI ini menimbulkan reaksi positif dari kalangan lulusan sekolah/madrasah PUI yang bukan SGI. Oleh karena itu untuk mengakomodir reaksi tersebut, keanggotaan IBP SGI diperluas sehingga dapat menampung semua lulusan sekolah/madrasah PUI, bahkan orang-orang yang simpati terhadap PUI.

Karena anggota IBP SGI bukan hanya lulusan SGI, maka pada tahun 1957 didirikan organisasi baru yang disebut “Ikatan Bekas Pelajar & Simpatisan PUI (IBPS PUI)” dan bersifat vertikal dengan pimpinan pusatnya berkedudukan di Yogyakarta.

Walaupun garapan IBPS PUI sudah lebih luas dibanding dengan IBP SGI, tetapi titik tekannya masih dalam rangka mencapai kesejahteraan belajar bekas pelajar SGI. Salah satu usaha IBPS PUI adalah turut serta secara aktif dalam mensukseskan belajar para mahasiswa bekas pelajar SGI.

Dalam perkembangannya IBPS PUI sempat dapat melebarkan sayap organisasinya ke berbagai daerah, seperti; Bandung, Majalengka, Cirebon, Indramayu, dan Sukabumi. Namun karena situasi daerah saat itu tidak memungkinkan untuk perkembangan IBPS PUI, maka perkembangannya tidaklah berarti.

3. Pemuda PUI dan Puteri PUI

Dalam Muktamar PUI III (1957) utusan dari IBPS PUI mengusulkan kepada muktamirin agar PUI dapat membantu IBPS PUI dalam rangka memperluas organisasi kepemudaan yang dapat menampung/ membawakan cita jihad PUI, yaitu terlaksananya Syari’at Islam.

Muktamirin (peserta muktamar) menyambut baik usulan tersebut. Kemudian Muktamar memberikan mandat kepada Majelis Pemuda PB PUI untuk membentuk organisasi kepemudaan dan Majelis Wanita PB PUI untuk membentuk organisasi pemudi sebagai kelanjutan dari PAPPO yang sesuai dengan harapan IBPS PUI.

Sebagai tindak lanjut dari amanat muktamar, beberapa bulan setelah Muktamar III dibentuklah organisasi kepemudaan, yaitu “Pemuda Persatuan Umat Islam” dengan singkatan “PEMUDA PUI dan”Puteri Persatuan Ummat Islam” dengan singkatan “PUTERI PUI”. Kedudukan pimpinan pusat kedua organisasi tersebut berlokasi di Majalengka.

Akan tetapi belum sempat organisasi Pemuda PUI melakukan kegiatannya, Ketua Umum Pemuda PUI meninggalkan tanah air untuk melanjutkan studinya ke Kairo Mesir. Sedangkan Wakil Ketuanya tidak dapat melaksanakan tugas karena kepindahan dinasnya ke luar kota Majalengka.

Sampai pada saat menjelang diselenggarakan Muktamar PUI IV (1964), Pemuda PUI belum dapat menunjukkan kegiatan-kegiatannya, sehingga Maje¬lis Pemuda PB PUI masih tetap harus mengasuhnya. Untuk mengemudikan Pimpinan Pusat Pemuda PUI, Majelis Pemuda PB PUI menunjuk Moh. Akim, A. Mansur Nawawi dan A. Gazali untuk memimpin Pemuda PUI.

Melihat kondisi Pemuda PUI seperti itu maka IBPS PUI belum mau menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Pemuda PUI. Dengan demikian IBPS PUI tetap menempatkan dirinya sebagai organisasi pemuda asuhan Majelis Pemuda PB PUI, yang salah satu kegiatannya adalah membina pemuda-pemuda menjadi kader umat.

4. Consentrasi Pemuda Islam (CPI)

Setelah melihat keadaan ummat Islam selama dan setelah Pemilihan Umum tahun 1955 yang berkembang ke arah perpecahan, beberapa orang pemuda Islam di Bandung merasa berkewajiban untuk turut serta mengendalikan kea¬daan seperti itu. Mereka dengan dipelopori oleh R. Mulya Tarmidzi bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Maka pada tanggal 26 Pebruari 1955 dibentuklah sebuah organisasi pemuda Islam dengan nama “Consentrasi Pemuda Islam (CPI)”.

Dalam merealisir cita-citanya, CPI mendirikan marasah-madrasah dan menyelenggarakan kursus-kursus keagamaan. Melalui usaha inilah CPI berusaha untuk meredakan pertikaian di antara sesama umat Islam. Agar usaha-usahanya lebih cepat ber¬kembang, maka tepat pada ulang tahun pertamanya (1956) CPI membentuk Corps Puteri CPI.

Harapan tersebut berhasil menjadi kenyataan. Dalam waktu singkat CPI telah membuka cabang-cabangnya di Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Surabaya dan Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1962 terjadi pertemuan antara CPI dengan organisasi-organisasi asuhan Majelis Pemuda PB PUI, yang kemudian melahirkan gagasan untuk mengadakan fusi antara CPI dengan organi¬sasi-organisasi asuhan Majelis Pemuda PB PUI. Ga¬gasan tersebut timbul karena dari pembicaraan-pembicaraan kedua belah pihak menunjukkan ada kesamaan cita-cita dan khittah perjuangan kedua kelompok organisasi tersebut. Akan tetapi karena dalam pertemuan tersebut tidak dapat dicapai kesepakatan suatu penyelesaian teknis, maka jalan yang ditempuh adalah bergabungnya CPI ke dalam asuhan Majelis Pemuda PB PUI.

5. Himpunan Pelajar (HP PUI)

Organisasi-organisasi yang menjadi asuhan PUI, yaitu : OPII, IBPS PUI, Pemuda PUI, Puteri PUI dan CPI merupakan organisasi kepemudaan yang menampung aspirasi bagi mereka yang telah tamat dari sekolah-sekolah/madrasah-madra¬sah asuhan PUI (SD, SLTP dan SLTA) atau sekolah-sekolah/madrasah-madrasah lain.

Sementara untuk menampung segala aspirasi dan kegiatan ekstra kurikuler murid-murid madrasah/sekolah PUI belum mempunyai wadah/organisasi. Oleh karena itu pada tahun 1958 didirikanlah sebuah organisasi pelajar yang disebut “Himpunan Pelajar PUI (HP PUI)”.

Secara organisatiris HP PUI berada dalam koordinasi Majelis Pemuda PB PUI. Akan tetapi berdasarkan Hasil Keputusan Musyawarah Besar Nasional (Mubenas) TRIDAYA PUI di Bogor (1966), HP PUI berada dalam koordinasi Majelis Pendidikan dan Pengajaran (MPP) PB PUI.

6. Pemuda Persatuan Umat Islam (PPUI)

Sejak CPI masuk ke dalam organisasi PUI, maka sejak saat itu pulalah sering diadakan pertemuan-pertemuan untuk menjajagi kemungkinan-kemungkinan dilakukan fusi semua organisasi kepemudaan yang diasuh oleh PUI.

Dalam Konferensi Kerja PUI di Sukabumi (1963), S. Wanta (Ketua Majelis Pemuda PB PUI saat itu) ditunjuk untuk menyelenggarakan musyawa¬rah kepemudaan. Musyawarah tersebut diselenggarakan pada tanggal 24-25 Desember 1963 di Majalengka dan dihadiri oleh unsur-unsur dari : IBPS PUI, Puteri PUI, CPI dan HP PUI.

Pada dasarnya musyawirin (peserta musya¬warah) menyetujui untuk melebur diri kecuali HP PUI dalam satu wadah/organisasi yang baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Organisasi hasil fusi tersebut bersifat vertikal dengan struktur kepemimpinan terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting;
  2. Menetapkan hubungan antara anggota Puteri (Puteri PUI) dengan organisasi ini seperti hubu¬ngan antara Majelis Wanita dengan PUI;
  3. Nama organisasi hasil fusi ini penetapannya diserahkan kepada Majelis Pemuda PB PUI, karena saat itu belum terdapat kesepakatan antara musyawirin; dan
  4. HP PUI ditetapkan sebagai objek bimbingan bersama antara Majelis Pemuda dan Majelis Pendidikan dan Pengajaran PB PUI.

Penetapan nama dari organisasi baru itu sampai dengan menjelang diselenggarakan Muktamar PUI IV belum juga dapat ditetapkan. Usaha-usaha yang dilakukan Majelis Pemuda untuk mempertemukan keinginan pemuda tentang nama organisasi pemuda hasil fusi tersebut selalu dihadapkan pada keinginan-keinginan psikologis yang sulit dipertemukan. Terakhir direncanakan akan diselenggara¬kan Konferensi Kerja Majelis Pemuda dengan tujuan utama untuk mempertemukan keinginan-keinginan tersebut. Namun karena kesulitan teknis konfe¬rensi tersebut gagal diselenggarakan.

Salah satu hasil Keputusan Muktamar PUI IV (1964) di Bandung yang berkaitan dengan masalah organisasi kepemudaan, ialah memberikan mandat kepada A. Karim Kasim, Anwar Shaleh, dan Muhyiddin Al-Rasyid untuk membina Majelis Pemuda P3 PUI dan melaksanakan keputusan musyawarah Majelis Pemuda sebelumnya.

Salah satu hasil dari musyawarah para mandataris itu ialah menetapkan Anwar Saleh sebagai Ketua Majelis Pemuda PB PUI yang dibantu oleh para mandataris lainnya. Sekretariat majelis ini berkedudukan di Bandung.

Sejak saat itu mulailah diadakan kunjungan ke daerah-daerah untuk menjajagi kemungkinan dilaksanakannya fusi organisasi-organisasi kepe¬mudaan tersebut. Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh kesimpulan adanya keinginan untuk mengadakan fusi diantara organisasi-organisasi pemuda tersebut. Langkah selanjutnya Majelis Pemuda PB PUI merasa perlu untuk segera:

  1. Merealisir hasil-hasil musyawarah kepemudaan yang telah diselenggarakan selama tahun 1963 dan 1964;
  2. Membimbing kegiatan-kegiatan pemuda terutama yang ada di lingkungan PUI, dimana setelah GPII dibubarkan mengalami kekosongan pembinaan dan tidak terkoordinir lagi;
  3. Merealisir cita-cita mempersatukan ummat Islam dengan jalan mengintegrasikan organisasi-organisasi pemuda di mana secara de jure telah ada namun secara de facto kurang nampak; dan
  4. Negara pun menuntut pemuda-pemuda dilingkungan PUI ini untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan revolusi Indonesia dengan arah yang sesuai dengan cita-cita umat Islam sejak P30 berdiri.

Tuntutan dasar ini tidak dapat ditangguhkan lebih lama lagi. Hasil-hasil musyawarah yang memutuskan penyelenggaraan fusi harus segera dilaksanakan. Keinginan fusi inipun harus ditingkatkan ke arah integrasi, di mana organisasi-organisasi pemuda benar-benar bersatu padu dan tidak mempunyai hubungan-hubungan longgar seperti hubungan antara Puteri PUI dengan Pemuda PUI sebagaimana hasil musyawarah 1963.

Penggabungan secara integral ini dianggap perlu sekali terutama untuk menyeragamkan sikap dan langkah perjuangan. Dasar-dasar inilah yang menjadi faktor utama penyelenggaraan Konferensi Besar Maja Besar Maja (Majalengka) pada tanggal 3-5 Desember 1964. Konferensi tersebut dihadiri oleh unsur-unsur dari IBPS PUI, Pemuda PUI dan Puteri PUI.

Keputusan yang dihasilkan dari konferensi tersebut adalah:

  1. Pengintegrasian tahap I dilakukan diantara organisasi-organisasi yang hadir dalam Konferensi. Pengintegrasian tahap II adalah antara CPI dengan oganisasi hasil integrasi tahap I;
  2. Menetapkan nama organisasi hasil integrasi tahap I adalah “Pemuda Persatuan Ummat Islam dengan singkatan PEMUDA PUI”;
  3. Menetapkan metode-metode pengkaderan dan usaha-usaha keuangan organisasi;
  4. Resolusi/pernyataan yang isinya antara lain kesedian Pemuda PUI untuk turut serta dalam penyelesaian Revolusi Indonesia; dan
  5. Menetapkan Anwar Saleh sebagai Ketua Pimpinan Pusat Pemuda PUI dan mandataris untuk menyusun personalia Pimpinan Pusat serta mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan organisasi hasil integrasi ini (AD/ART dan peraturan-peraturan lainnya).

Hasil-hasil atau ketetapan konferensi ini dikenal dengan sebutan “Proklamasi 5 Desember 1964”.
Sebagai tindak lanjut dari ketetapan konferensi tersebut, pada tanggal 21 Maret 1965 diselenggarakan rapat pleno Pimpinan Pusat Pemuda PUI. Dari rapat tersebut telah ditetapkan bahwa:

  1. Organisasi Pemuda PUI berada di bawah pengawasan PB PUI;
  2. Secara organisatoris antara PUI dengan Pemuda PUI tidak mempunyai hubungan administratif.
  3. Hubungan yang ada antara PUI dengan Pemuda PUI hanya bersifat idiil, dimana keduanya mempunyai cita-cita perjuangan dan doktrin yang sama.

Teknis perjuangan dan langkah-langkah tidak bergantung satu sama lainnya (terpisah). Dalam perkembangan selanjutnya sebagai salah satu hasil rapat gabungan antara Pimpinan Pusat dan Biro Kader Pusat Pemuda PUI, ditetapkan bahwa nama singkatan dari Pemuda Persatuan Ummat Islam adalah PPUI.

Kini, sesudah PUI menyelenggarakan Muktamar ke-12 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, hanya sebagian dari lembaga-lembaga/badan-badan otonom di atas yang masih eksis. Sebagian lainnya berubah, hingga yang tinggal adalah organisasi otonom Wanita PUI dan Pemuda PUI, serta beberapa lambaga bentukan baru.