Oleh: Ahmad Gabriel
Waketum PP Pemuda PUI, Alumni PP. Al-Amien Prenduan, Mahasiswa Pascasarjana Universtas Darunnajah
Ada satu kata yang, jika ditelusuri jejaknya, ternyata menyatukan dua organisasi Islam yang lahir dari dua ujung Pulau Jawa yang jauh berbeda: Mu’allimin. Kata ini bukan sekadar nama madrasah. Ia adalah konsep, cita-cita, sekaligus cetak biru pendidikan yang dipegang teguh oleh Persatuan Ummat Islam (PUI) di Jawa Barat dan Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur — dua lembaga yang lahir dari rahim berbeda, dibesarkan oleh tokoh yang tak pernah saling bertemu, namun bermuara pada satu keyakinan yang sama tentang bagaimana seharusnya seorang kader umat dididik.
Dua “Mu’allimin” yang Lahir dari Semangat yang Sama
Akar sistem ini di tubuh PUI sesungguhnya jauh lebih tua dari yang biasa disangka. Sejak Jam’iyyah Hajatoel Qoeloeb didirikan K.H. Abdul Halim di Majalengka pada 17 Juli 1911, organisasi ini sudah mewadahi program pendidikan lewat madrasah I’anat al-Muta’allimin. Pada 1916, nama organisasi ini bahkan diubah langsung menjadi Jam’iyah I’anat al-Muta’allimin — menempatkan kata “muta’allimin” (para pencari ilmu) sebagai identitas resminya sejak awal. Barulah kemudian, setelah berganti nama menjadi Persjarikatan Oelama dan mendapat pengesahan resmi pemerintah Hindia Belanda pada 21 Desember 1917 — tanggal inilah yang hingga kini diperingati sebagai Hari Lahir PUI — kegiatan pendidikan itu terus dikembangkan hingga terlembagakan penuh sebagai Madrasah Mu’allimin pada 1923.
Artinya, benih Mu’allimin sudah tertanam sejak hari pertama PUI berdiri, bukan muncul belakangan. Pendidikan bukan program tambahan bagi PUI — ia adalah alasan keberadaannya sejak 1917.
Di ujung timur Jawa, K.H. Imam Zarkasyi — salah satu dari Trimurti pendiri Gontor — merumuskan Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah (KMI) pada 19 Desember 1936, setelah menimba pengalaman di Normal Islam School, Padang Panjang. Program enam tahun setingkat pendidikan menengah ini dirancang untuk melahirkan, dalam istilah Trimurti sendiri, “ulama yang intelek” — bukan santri yang hanya fasih kitab kuning, juga bukan lulusan sekolah umum yang buta agama, melainkan keduanya sekaligus. Beberapa waktu lalu kita menyaksikan bersama peringatan Satu Abad Gontor — pondok yang berdiri sejak 1926 ini genap berusia seratus tahun, sepuluh tahun lebih dulu dari lahirnya KMI itu sendiri, sebuah rentang panjang yang menunjukkan betapa konsistennya lembaga ini merawat satu sistem yang sama sejak awal berdiri.
Yang menarik untuk direnungkan bukanlah siapa meniru siapa — sejauh penelusuran ini, belum ditemukan catatan hubungan kelembagaan langsung antara PUI dan Gontor. Justru inilah yang lebih menarik: bagaimana dua lembaga yang tampaknya tak pernah bersentuhan bisa menamai jantung pendidikannya dengan istilah yang sama persis, dengan format yang nyaris identik — sekolah kader berjenjang yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Istilah “Mu’allimin” pada era itu juga dipakai Muhammadiyah untuk madrasahnya di Yogyakarta sejak 1918/1934. Artinya, “Mu’allimin” adalah nama zaman — konsensus tak tertulis di kalangan pembaru pendidikan Islam Nusantara awal abad ke-20, bahwa masa depan umat harus disiapkan lewat sekolah yang mencetak kader: ulama sekaligus guru sekaligus pemimpin, dalam satu diri. PUI dan Gontor adalah dua ekspresi dari satu gelombang besar yang sama — dan PUI berdiri di barisan paling depan gelombang itu.
Akar yang Menjelaskan Kemiripan Itu
Sanad keilmuan para pendirinya menjelaskan mengapa keduanya bisa sampai pada kesimpulan yang sama tentang pendidikan. K.H. Abdul Halim dan K.H. Ahmad Sanusi, dua pendiri PUI, sama-sama bermukim di Mekah pada dekade 1900-an dan berguru pada lingkaran ulama yang sama di Masjidil Haram — salah satunya Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, imam dan mufti mazhab Syafi’i yang hampir tiga dekade mengajar di serambi Ka’bah. Guru yang sama ini pula yang tercatat mendidik K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Tiga ormas Islam terbesar di republik ini — PUI, Muhammadiyah, dan NU — memiliki simpul guru yang sama di Mekah, meski masing-masing tumbuh menjadi gerakan yang berdiri sendiri.
Di Mekah pula, Abdul Halim dan Ahmad Sanusi “bergumul” dengan gagasan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Jamaluddin al-Afghani — trio pembaru Mesir yang menyerukan pemurnian akidah, reformasi pendidikan, dan persatuan umat menghadapi kolonialisme. Semangat serupa tampaknya mengalir pula ke Gontor lewat jalur berbeda: Imam Zarkasyi menempuh pendidikan di Sumatera Thawalib Padang Panjang di bawah Mahmud Yunus, lembaga yang sejak awal menjadi corong modernisme ala Abduh di ranah Minang.
Bukan sanad tunggal yang menyambungkan PUI dan Gontor secara langsung, melainkan kemiripan akar pemikiran — arus reformisme pendidikan Islam yang, entah lewat Haramain atau lewat Mesir, sampai ke Majalengka, Sukabumi, dan Ponorogo, lalu menjelma menjadi konsep yang sama: Mu’allimin.
Dua Jalan yang Berbeda Menuju Rumah yang Sama
Cara PUI dan Gontor lahir sebagai lembaga sesungguhnya berbeda secara struktural. PUI, dalam bentuknya hari ini, adalah hasil pertemuan dua tokoh dari dua kota — Abdul Halim di Majalengka dan Ahmad Sanusi di Sukabumi — yang masing-masing membangun organisasi sendiri sebelum berfusi pada 1952. Namun akar historisnya, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh PUI, tetap bertumpu pada 21 Desember 1917, saat Persjarikatan Oelama pertama kali disahkan pemerintah dan mulai menjalankan pendidikan Mu’allimin secara terlembaga.
Gontor sebaliknya lahir dari pewarisan dalam satu keluarga: tiga bersaudara — Ahmad Sahal, Zainuddin Fananie, dan Imam Zarkasyi, yang dikenal sebagai Trimurti — melanjutkan pondok lama peninggalan ayah mereka pada 1926. Tiga dekade kemudian, pada 1958, ketiganya melepaskan kepemilikan pribadi itu dan mewakafkan Gontor kepada umat.
Dua jalan berbeda — satu dari penyatuan dua organisasi yang lahir dari kota berjauhan, satu dari pewarisan keluarga menuju pewakafan umat — namun keduanya berujung pada kesimpulan yang sama: pendidikan kader model Mu’allimin terlalu penting untuk dimiliki satu orang atau satu keluarga saja. Ia harus menjadi milik umat.
Dari Satu Cetakan, Lahir Ribuan Lembaga — Tapi dengan Wajah yang Berbeda
Di sinilah pelajaran paling menarik sekaligus paling layak direnungkan dari perbandingan ini. Baik PUI maupun Gontor sama-sama terbukti mampu menggandakan diri menjadi ribuan lembaga. Tapi wajah penggandaan itu berbeda jauh, dan perbedaan itulah yang justru penting untuk kita renungkan bersama.
Yang menarik, mekanisme penggandaan pada kedua lembaga ini sebenarnya sama persis: bukan pusatnya sendiri yang membangun cabang satu per satu, melainkan para alumni sistem Mu’allimin itu sendiri yang pulang ke kampung halamannya masing-masing, lalu mendirikan lembaga pendidikan baru — entah berwujud sekolah, madrasah, maupun pesantren. Sistem Mu’allimin, dengan kata lain, bukan hanya mencetak kader untuk mengajar, tapi juga mencetak kader untuk mendirikan. Setiap lulusan yang kembali ke daerahnya membawa serta cetak biru itu, lalu menanamkannya kembali di tanah yang baru.
Dalam video profil yang ditayangkan pada rangkaian peringatan Satu Abad Gontor, disebutkan pondok ini kini telah melahirkan sekitar 1.500 pesantren alumni dan rintisan yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara — dan hampir seluruhnya tetap setia pada wujud aslinya: pesantren berasrama dengan sistem KMI/ TMI yang utuh, mencetak kader dengan pola pendidikan 24 jam yang sama seperti di Gontor pusat.
PUI sendiri, menurut data yang tercantum dalam profil resmi organisasi, kini menaungi 2.069 lembaga pendidikan formal (dari tingkat TK hingga perguruan tinggi) dan 3.017 lembaga pendidikan informal (termasuk majelis ta’lim) — total lebih dari 5.000 lembaga, jauh melampaui jumlah pesantren alumni Gontor secara kuantitas. Ini pun buah dari mekanisme yang sama: alumni Madrasah Mu’allimin, Santi Asromo, Syamsul Ulum dan pesantren-pesantren PUI lain yang tersebar ke berbagai daerah — Majalengka, Cirebon, Kuningan, Ciamis, Tasikmalaya, hingga Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur — lalu mendirikan sekolah dan madrasahnya sendiri di kampung masing-masing. Ini angka yang sepatutnya kita syukuri dan banggakan.
Namun dari sekian pesantren PUI yang masih bertahan hingga kini, hanya sedikit yang masih benar-benar menerapkan sistem pengkaderan Mu’allimin/Muallimat secara utuh sebagaimana dirancang para pendirinya. Sebagian besar dari ribuan lembaga PUI lainnya kini berwujud madrasah dan sekolah formal biasa — dari MI hingga MA — bukan lagi pesantren berasrama dengan sistem pengkaderan khas itu.
K.H. Ahmadie Thaha, mantan Sekretaris Jenderal PUI dan kini Anggota Majelis Masyayikh PUI, pernah menuliskan keprihatinan serupa: sistem Mu’allimin adalah legacy PUI sendiri, namun kini justru lebih terasa hidup dan berkembang di Pondok Modern Gontor. Banyak sekolah dan madrasah PUI, tulis beliau, harus menyesuaikan diri dengan arus regulasi pemerintah menjadi lembaga pendidikan formal — sebuah langkah yang bisa dipahami konteksnya, mengingat kebutuhan akan pengakuan formal dan akreditasi — namun dalam proses itu, sistem pengkaderan berasrama ala Mu’allimin yang dulu menjadi ciri khas PUI perlahan memudar di sebagian besar cabang.
Penutup: Menghidupkan Kembali yang Sudah Ada
Kisah PUI dan Gontor, jika dibaca berdampingan, adalah kisah tentang bagaimana satu gagasan pendidikan — lahir dari kegelisahan yang sama terhadap penjajahan, kebodohan, dan dikotomi keilmuan — bisa muncul di dua tempat berjauhan, dibawa tokoh yang tak pernah bertemu, namun sampai pada nama dan format yang sama: Mu’allimin, dan mekanisme yang sama pula: alumni yang menjadi kader, pemimpin dan pendiri.
PUI sesungguhnya tidak kalah dalam soal skala — lebih dari 5.000 lembaga pendidikan adalah pencapaian luar biasa, dan patut menjadi kebanggaan bersama. Yang barangkali perlu menjadi renungan bersama adalah bagaimana merawat kembali satu bagian dari warisan itu: sistem pengkaderan berasrama Mu’allimin/Muallimat yang dulu menjadi ruh pendidikan PUI sejak 1917, agar pesantren-pesantren PUI yang masih ada tidak sekadar bertahan sebagai bangunan, tetapi kembali menjadi perhatian serius dari Pimpinan Pusat PUI dan menghidupkan sistem asli yang menjadi identitasnya, berdampingan dengan ribuan madrasah dan sekolah formal yang sudah ada.
Kabar baiknya, jalan untuk itu kini lebih terbuka. Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sistem pendidikan mu’allimin diakui sebagai jalur resmi yang setara dengan pendidikan formal, tanpa harus kehilangan jati diri kepesantrenannya. Dukungan kelembagaan pun kian menguat: Presiden telah merestui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama — naik status dari sebelumnya sekadar direktorat eselon II — yang diharapkan memberi perhatian dan keberpihakan lebih besar kepada pesantren, termasuk yang berbasis pengkaderan seperti Mu’allimin.
Gontor sudah membuktikan bahwa satu blueprint bisa dijaga konsisten selama seratus tahun hingga menjadi 1.500 pesantren, semuanya lahir dari tangan alumni yang pulang membawa sistem yang sama. PUI, dengan sanad dan sejarah yang sama tuanya — bahkan lebih dulu menyandang nama Mu’allimin, dan sudah membuktikan hal serupa lewat lebih dari 5.000 lembaganya — punya modal yang cukup untuk menghidupkan kembali akarnya sendiri, berdampingan dengan capaian besar yang sudah diraih hari ini.