Jakarta — Dalam upaya memperkuat peran advokasi dan perlindungan hukum bagi umat, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) resmi melantik jajaran Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PUI periode 2025–2027. Acara pelantikan berlangsung secara khidmat di Gedung Pimpinan Pusat PUI, Jakarta, pada Selasa malam (10/6).
Sekretaris Jenderal DPP PUI, Dr. Mas Kana Kurniawan, MAHk, membacakan Surat Keputusan penetapan pengurus LBH PUI, dilanjutkan dengan pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan oleh seluruh pengurus terlantik, dipandu oleh Ketua Umum DPP PUI, H. Raizal Arifin, M.Sos.
Dalam sambutannya, H. Raizal Arifin menekankan bahwa LBH PUI dibentuk bukan sekadar menjadi unit hukum organisasi, melainkan sebagai kekuatan strategis dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, hak-hak masyarakat, dan membela mereka yang terpinggirkan secara hukum. Ia menegaskan pentingnya kehadiran LBH PUI dalam isu-isu nasional yang menyangkut hak asasi manusia, perlindungan umat, serta keadilan sosial.
“LBH PUI harus menjadi perpanjangan tangan umat dalam mencari keadilan. Kita tidak bisa hanya bersuara di ruang dakwah, tapi juga harus bertindak di ruang hukum. Sudah saatnya kita bergerak bersama, membela yang benar, dan mengadvokasi yang lemah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PUI, Dr. Mas Kana Kurniawan, MAHk, menyampaikan harapannya agar LBH PUI tidak hanya aktif dalam kerja-kerja pembelaan hukum, tetapi juga mampu menjadi pusat kajian dan pengembangan literasi hukum berbasis nilai-nilai keislaman.
“Kita ingin LBH PUI tidak berhenti pada reaksi terhadap masalah hukum, tapi juga menjadi institusi yang proaktif dalam membentuk kesadaran hukum umat, memberi solusi, serta menyuarakan keadilan dengan argumentasi yang kokoh dan konstitusional,” ungkapnya.
Ketua LBH PUI yang baru dilantik, Etza Imelda Fitri, S.H., M.H., CLA., CPM., menyampaikan bahwa LBH PUI hadir dengan visi memberikan layanan hukum yang adil, amanah, dan Islami kepada umat. Ia menekankan pentingnya menghadirkan solusi hukum dan solusi syariah secara profesional, dengan semangat membela keadilan dan menjaga umat.
“Ini adalah amanah yang besar. LBH PUI akan kami arahkan menjadi lembaga pendampingan hukum yang terpercaya. Kami siap mendampingi masyarakat menghadapi persoalan hukum dengan pendekatan profesional dan syariah, serta memberdayakan umat agar melek hukum dan mampu memperjuangkan hak-haknya,” tegas Etza.
Dalam struktur kepengurusan LBH PUI, posisi Sekretaris dijabat oleh Nana Supena, S.H., M.H., dan Bendahara dijabat oleh Agustin Kurniawati, S.Pd.
Acara pelantikan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Pusat PUI, Drs. H. Ucup Yusuf, M.Pd, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Momentum ini menjadi tonggak awal dimulainya peran LBH PUI sebagai garda hukum dalam gerakan dakwah dan sosial PUI ke depan.
Tampak hadir pula, Ketua DPP PUI Bidang Hukum H. Fikri Habibi, MH., Anggota Detimpus PUI Drs. H. Ali Syamsudin, Wakil Ketua Umum PP Pemuda PUI Ahmad Gabriel, S.Sos, serta jajaran pengurus DPP dan perwakilan ortonom pusat lainnya.