Ekonomi Lumpuh di Daerah Bencana Alam Sumatera Utara, apa tindakan nyata dari Pemerintah ?

Penulis : Ike Novitasari, S.Pd
Mahasiswa S2 Magister Ekonomi IAI SEBI Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Publik.
Ketua Bidang Sosial, Kesehatan dan Lingkungan DPP Wanita Persatuan Ummat Islam

Jakarta_ Kecamatan Tukka berada di Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0 – 800 meter di atas permukaan laut. Terletak pada koordinat ‘01°33’ Lintang Utara dan 99° 08’ Bujur Timur. Kelurahan Pasar Tukka dan Desa Hutanabolon terletak di Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara merupakan Desa yang mengalami bencana alam banjir bandang dan tanah longsor terparah di Sumatera Utara yang terjadi pada tanggal 25 November 2025 tahun lalu. Sudah dua bulan berlalu setelah kejadian banjir bandang dan tanah longsor terjadi, namun Ketika penulis datang langsung ke dua Desa tersebut pada tanggal 23 Januari 2026 belum banyak terjadi.perubahan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa warga dan informasi langsung dari Ketua RT setempat serta penulis datang langsung ke Kelurahan Pasar Tukka, disini terdapat 170 KK dan ada 30 KK yang rumahnya terbawa banjir bandang sebagian mengungsi di pengungsian namun sebagian lagi tidak menempati tenda pengungsian tetapi mereka mengungsi di rumah Saudara mereka. Di Kelurahan Pasar Tukka ini baru eskavalator yang sedang mengerjakan perbaikan aliran sungai di desa ini dan di Desa Hutanabolon kayu-kayu besar dan batu-batu besar masih berserakan. Seluruh rumah, sekolah, pertanian, perkebunan, perhutanan, lapangan usaha perdagangan, kantor desa, masjid, gereja dan fasilitas umum lainnya masih rata dengan tanah. Hingga saat ini pendapatan ekonomi sebagian warga Kelurahan Pasar Tukka dan seluruh warga desa Hutanabolon desa masih nol. Pendapatan warga masih bersifat sementara, darurat dan tidak merata yang berasal dari hasil upah harian warga yang kerja membersihkan lumpur, kayu, batu dengan bayaran kecil yang berasal dari proyek, donatur ataupun dana langsung dari Lembaga-lembaga kemanusiaan yang datang memberikan bantuan ke Desa mereka.

Desa Hutanabolon
Kelurahan Pasar Tukka

 

Di Kelurahan Pasar Tukka dan Desa Hutanabolon hingga saat ini Pemerintah belum memberikan bantuan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan, yang ada baru sebatas bantuan darurat dan sementara saja berupa posko pengungsian dan dapur umum, sedangkan kondisi ekonomi warga masih sangat memprihatinkan. Miris sekali memang ketimpangan sosial-ekonomi sangat terlihat jelas antara kehidupan di kota Jakarta, dengan kehidupan di Kelurahan Pasar Tukka dan Desa Hutanabolon baik dari segi infrastruktur, Pendapatan Asli Desa hingga keadaan Psikis Penyintas bencana alam yang sangat jauh berbeda. Angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sebelum terjadi bencana alam tercatat dari hasil pendataan Susenas Maret 2024, BPS Kabupaten Tapanuli Tengah mencatat terdapat 11,80 persen penduduk miskin. Angka ini meningkat 0,3 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2023. Angka kemiskinan ini setara dengan 49,21 ribu jiwa pada Maret 2024, atau bertambah sekitar 2.120 jiwa dibanding Maret 2023. Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp527.227,00 per kapita per bulan, meningkat 7,65 persen bila dibandingkan dengan Maret 2023 (tapanulitengahkab.bps.go.id). Angka kemiskinan pasca bencana alam Sumatera berikut ini kutipan penjelasan “ Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa bencana Sumatra berpotensi menaikkan angka kemiskinan nasional sebesar sekitar 0,49 persen poin akibat hilangnya mata pencaharian, kerusakan rumah, aset ekonomi warga, dan berhentinya kegiatan ekonomi di wilayah terdampak.” (detiknews.com)

Sumber tapanulitengahkab.bps.go.id

 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah sebelum bencana alam Pada tahun 2024 PDRB Secara nominal Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp 13.671,28 miliar dan PDRB secara konstan Atas Dasar Harga berlaku mencapai Rp 8.084,42 miliar. Berdasarkan pendekatan produksi lapangan usaha pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,59 persen, diikuti oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,99 persen, serta Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 7,16 persen. Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 yaitu Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 47,02 persen; Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,42 persen; serta Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 12,13 persen (tapanulitengahkab.bps.go.id). Pertumbuhan Ekonomi Nasional setelah bencana alam 25 November 2025 mengalami penurunan. Deputi Bank Indonesia Aida S. Budiman dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI hari Rabu tanggal 17 bulan Desember 2025 di Jakarta, menjelaskan angka tersebut di dapatkan dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari. “Dampaknya terhadap perekonomian memang agak negatif. Tetapi karena masih perhitungan sementara, dalam produk domestik bruto (PDB) setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” jelas Aida (Antaranews.com).

Sumber tapanulitengahkab.bps.go.id

 

Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial dan donasi pascabencana dari donator dan Lembaga kemanusiaan tetapi segera mengambil langkah-langkah dengan segera menghadirkan kebijakan pemulihan ekonomi yang nyata dan terukur bagi para penyintas bencana. Ketergantungan berkepanjangan terhadap bantuan dinilai tidak menyelesaikan persoalan utama, yakni hilangnya sumber penghasilan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan pemberian modal usaha tanpa syarat, penyediaan sarana usaha seperti gerobak dagang secara gratis, serta pelaksanaan program padat karya yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi nyata warga terdampak. Kebijakan ini dinilai lebih efektif dibandingkan bantuan konsumtif yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Dengan adanya dukungan tersebut, penyintas diharapkan mampu kembali menjalankan aktifitas ekonomi secara mandiri, berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka pascabencana dan langkah ini dapat mengurangi resiko kerentanan kemiskinan yang berkepanjangan.

Exit mobile version