Perhimpunan Persatuan Ummat Islam (PUI), seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-nya, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Semasa Indonesia merdeka, ia mendapatkan status Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 10 September 1958, No. JA/5/86/23, dan terdaftar ulang di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 104/D.III.3/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006.

pui05

Meski demikian, jika dirunut menurut sejarah kelahirannya, PUI sesungguhnya telah berstatus hukum resmi jauh sebelum Indonesia merdeka, persisnya sejak tahun 1917 di masa pemerintahan Hindia Belanda. Berikutnya, PUI memperoleh pengesahan hukum dua kali lagi di zaman Belanda, yaitu pada tahun 1924 dan 1937.

Kala itu, 1917, organisasi ini masih bernama Jum’iyyat I’anat al-Muta’allimin. KH Abdul Halim, berkat jasa dan bantuan HOS Cokroaminoto, pendiri Syarikat Dagang Islam (SDI), mengusahakan status badan hukum dari pemerintah Hindia Belanda dan berhasil memperolehnya pada 21 Desember 1917. Berkat pengakuan itu, wilayah gerak organisasi meluas meliputi wilayah Karesidenan Cirebon.

Namun, organisasi tersebut terus berkembang pesat. Wilayah geraknya tak lagi terbatas di wilayah Karesidenan Cirebon. Mengacu pada meluasnya wilayah gerak serta lingkup kegiatannya, nama organisasi pun diubah lagi menjadi Persyarikatan Oelama (PO). Dengan nama baru ini, organisasi ini terus berhasil mengembangkan kegiatannya, terutama di bidang pendidikan.

Perkembangan PO semakin pesat ke seluruh pulau Jawa dan Madura, lebih-lebih setelah memperoleh badan hukum yang baru pada 19 Januari 1924. PO terus berekspansi ke pelosok Tanah Air. Bahkan, setelah mendapatkan badan hukum yang baru pada 18 Agustus 1937, wilayah gerak PO telah sampai ke Sumatera bagian Selatan (Palembang dan Lampung).