Jakarta — Suasana hangat silaturahim dalam Halal Bihalal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI) di Gedung Pimpinan Pusat PUI, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Senin (6/4/26) berubah menjadi forum strategis penuh gagasan besar. Melalui Majelisul Ilmi bertema “Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ketidakpastian Global”, para pimpinan dan tokoh PUI menegaskan arah baru perjuangan umat: dari konsolidasi internal menuju penguatan ekonomi syariah sebagai pilar kebangkitan.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 70 peserta dari unsur Majelis Syura, Pimpinan Pusat, Ortonom tingkat pusat, DPW DKI Jakarta dan DPD Jakarta Selatan serta tokoh masyarakat ini dipandu oleh Wakil Ketua Umum PP Pemuda PUI, Ahmad Gabriel, S.Sos, serta menghadirkan pakar ekonomi syariah nasional.
Sambutan: Konsolidasi Internal sebagai Kunci Gerakan
Ketua Umum DPP PUI, H. Raizal Arifin, M.Sos, membuka kegiatan dengan penegasan bahwa kekuatan organisasi adalah fondasi utama dalam menjawab tantangan umat.
Ia mengingatkan bahwa PUI tidak boleh terjebak pada dinamika eksternal semata, tetapi harus memperkuat barisan dari dalam.
“Organisasi ini besar, tetapi kekuatan itu harus ditopang oleh konsolidasi yang rapi, kader yang aktif, dan program yang nyata. Jangan sampai kita sibuk dengan isu luar, misalnya perang yang ramai belakangan ini, tapi lupa mengurus rumah sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, momentum halal bihalal harus menjadi titik tolak untuk menyatukan energi organisasi, sekaligus mengarahkan gerakan PUI pada kerja-kerja strategis yang berdampak langsung bagi umat, terutama di bidang ekonomi.
Arahan: Ideologi Islam sebagai Fondasi Ekonomi Umat
Ketua Majelis Syura PUI, KH. Nurhasan Zaidi, dalam arahannya menegaskan bahwa perjuangan ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari landasan ideologis Islam.
Ia menyoroti bahwa sistem ribawi bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari pertarungan besar yang harus dihadapi umat.
“Ketika Al-Qur’an menyebut riba dengan istilah ‘perang’, itu menunjukkan bahwa ini bukan masalah kecil. Ini adalah bagian dari pertarungan peradaban,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa PUI harus konsisten menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam setiap gerakan, termasuk dalam merespons ketidakpastian global.
“Kalau kita ingin kuat, kita harus kembali kepada ideologi kita. Jangan ragu, jangan setengah-setengah,” tambahnya.
Pengantar: Kesederhanaan Islam dan Peran Negara dalam Mewujudkan Kemaslahatan
Ketua Majelis Masyayikh PUI, Dr. KH. Ahmad Heryawan, M.Si, dalam pengantarnya mengingatkan kembali esensi ajaran Islam yang sederhana namun fundamental.
Ia menjelaskan bahwa inti ajaran Islam bertumpu pada pilar-pilar utama seperti syahadat, shalat, dan puasa Ramadhan, serta zakat dan haji bagi yang mampu.
“Islam itu pada dasarnya sederhana. Bahkan mayoritas sahabat hanya menjalankan tiga pilar utama dan dijamin masuk surga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan organisasi dan negara merupakan bagian dari aspek syariah (fiqh), bukan akidah, yang berfungsi menghadirkan keteraturan dalam kehidupan manusia.
“Negara itu urusan syariah, bukan urusan akidah. Ia hadir untuk mengatur kehidupan ketika manusia sudah banyak dan kompleks,” jelasnya.
Mengutip pemikiran Imam Mawardi, ia memaparkan tiga tujuan utama negara, yakni menghadirkan kemakmuran bagi rakyat, menjamin keamanan dan ketenteraman, serta memastikan keberlanjutan kesejahteraan hingga aspek akhirat dengan memfasilitasi ibadah umat.
Narasumber: Ekonomi Syariah sebagai Jalan Keluar dari Krisis Global
Puncak acara diisi oleh paparan Penasehat Pusat PUI, Prof. Dr. KH. Irfan Syauqi Beik,M.Sc.Ec., yang mengupas akar krisis ekonomi global sekaligus menawarkan solusi konkret berbasis syariah. Ia menegaskan bahwa krisis ekonomi yang terus berulang tidak lepas dari dominasi sistem ribawi.
“Sistem ini menciptakan ketimpangan besar antara sektor keuangan dan sektor riil. Akibatnya, ekonomi menjadi rapuh dan mudah krisis,” ungkapnya.
Sebagai solusi, ia menawarkan tiga pilar utama ekonomi syariah: industri halal, keuangan syariah, serta optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya langkah konkret, bukan sekadar wacana. “Kita tidak kekurangan ide, kita kekurangan eksekusi. Karena itu, harus ada tim kecil yang fokus, dilatih, dan bekerja serius,” ujarnya.
Dalam konteks kelembagaan, ia mendorong penguatan struktur ekonomi syariah secara nasional. Salah satunya melalui usulan pembentukan Badan Ekonomi Syariah Nasional sebagai pengembangan dari Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNES), agar mampu menangani sektor ini secara lebih komprehensif, mulai dari industri halal, perbankan syariah hingga ZISWAF.
Di internal PUI, ia juga mendorong peningkatan status Lazis PUI menjadi Laznas agar memiliki kapasitas penghimpunan dan distribusi yang lebih besar, terlebih dengan izin nazir wakaf yang telah dimiliki.
Pada sektor riil, ia menyoroti pentingnya membangun kemandirian melalui pengembangan kawasan industri halal. “Kita harus membangun dari hulu ke hilir. Bahan baku dari dalam negeri, produksi di dalam negeri, sehingga umat tidak hanya jadi konsumen, tapi produsen,” jelasnya.
Ia juga mendorong pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen strategis. “Target realistis tahun pertama itu Rp10 miliar. Jangan terlalu besar dulu, tapi harus jalan. Dari situ kita bangun kepercayaan,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti besarnya potensi umat yang belum tergarap, seperti tanah wakaf yang luas, dana masjid yang mengendap, hingga peluang industri halal global. “Masalah kita bukan tidak punya potensi, tapi belum mampu mengelola dengan baik,” tambahnya.
Dalam penutupnya, ia menyerukan pentingnya keberanian untuk memulai. “Ini momentum. Pemerintah terbuka, peluang besar. Tinggal kita mau bergerak atau tidak. Ekonomi syariah ini bukan sekadar program, ini bagian dari jihad kita,” tegasnya.
Komitmen: Dari Silaturahim Menuju Aksi Nyata
Kegiatan ini menegaskan bahwa halal bihalal bukan sekadar tradisi, tetapi menjadi ruang konsolidasi dan perumusan arah perjuangan. PUI berkomitmen memperkuat ekonomi syariah melalui penguatan kelembagaan, pengembangan wakaf produktif, serta peningkatan kapasitas kader.
Diskusi yang berlangsung dinamis antara narasumber dan para peserta menunjukkan tingginya kesadaran peserta bahwa tantangan global tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. Dibutuhkan keberanian, konsistensi ideologi, dan kerja nyata.
Dari momen ini, PUI mengirim pesan kuat: saatnya umat bangkit, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, mandiri, dan berkeadilan.