Medan – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (PUI) menyampaikan apresiasi atas langkah tegas yang diambil oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani gangguan terhadap proyek investasi strategis nasional di Cilegon, Banten.
Tindakan tersebut merupakan bentuk nyata hadirnya negara dalam menjamin kepastian hukum, sekaligus melindungi ruang ekonomi dari tindakan-tindakan yang merusak tatanan dan nilai keadilan.
Ketua Umum DPP PUI, H. Raizal Arifin, M.Sos menyatakan bahwa perlindungan terhadap dunia usaha dari praktik premanisme merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan tata ekonomi yang aman, beretika, dan inklusif.
“Ketika investasi dilindungi secara adil, maka keadilan sosial ekonomi bagi rakyat akan lebih mudah diwujudkan. Hal ini selaras dengan cita-cita Islam dalam membangun kemakmuran yang maslahat dan merata,” ungkapnya di Medan pada Jumat (16/5/25).
Lebih lanjut, PUI menegaskan bahwa penegakan hukum atas bentuk-bentuk pemaksaan, pemalakan, dan intimidasi dalam kegiatan ekonomi adalah prasyarat penting bagi tumbuhnya kepercayaan, baik dari pelaku usaha nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, negara memiliki peran sentral untuk menjadi pengayom, bukan hanya bagi investor besar, tetapi juga bagi masyarakat lokal, pekerja, dan pelaku UMKM.
PUI juga memandang pentingnya penguatan regulasi kemitraan antara usaha besar dan kecil agar benar-benar dijalankan secara substantif dan berorientasi pada pemberdayaan. Regulasi yang adil perlu disertai pengawasan yang ketat, sehingga semangat pemerataan tidak berhenti pada tataran wacana.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat Islam yang berkomitmen terhadap kemajuan bangsa, PUI mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong perbaikan ekonomi umat melalui jalan-jalan yang sah dan bermartabat.
“Kami juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga tatanan ekonomi dari segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak semangat keadilan dan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.