PUI Dukung Fatwa MUI Haramkan Vape, Lindungi Generasi Muda dengan Edukasi
Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) mendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Fatwa yang ditetapkan pada Jumat (6/11/2026) itu juga menyatakan haram memproduksi dan memperjualbelikan vape, serta menyalahgunakannya untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. MUI mendasarkan fatwa pada bahaya bagi kesehatan, kerusakan lingkungan, dan upaya pencegahan (sadd al-dzari’ah) agar vape tidak menjadi sarana peredaran zat adiktif.
Ketua DPP PUI Bidang Pelayanan Kesehatan, Ust. H. Nurhali Ahsan, menilai fatwa ini sejalan dengan prinsip Islam menjaga jiwa dan kesehatan.
“Kami mendukung fatwa MUI ini. Islam mengajarkan agar kita menjaga jiwa dan kesehatan sebagai amanah dari Allah. Apa pun yang membahayakan tubuh, apalagi generasi muda, wajib kita jauhi dan cegah bersama,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Risiko Kesehatan yang Perlu Diwaspadai
Ia menyoroti daya tarik vape bagi remaja yang tampil modern dengan aneka rasa, padahal mengandung nikotin yang berisiko menimbulkan kecanduan. Dari sisi kesehatan, Nurhali mengingatkan bahwa dampaknya tidak boleh dianggap ringan.
“Rokok elektronik juga bisa memicu percepatan dan pertumbuhan sel kanker paru jika dikonsumsi secara ekstrem dan berkepanjangan,” katanya.
Menurutnya, penggunaan yang terus-menerus juga berpotensi meningkatkan angka kematian di kalangan penggunanya yang sudah kecanduan. Karena itu, edukasi sejak dini menjadi kunci.
Edukasi di Sekolah, Madrasah, dan Pesantren
MUI dalam rekomendasinya mengajak ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi tentang hukum dan risiko vape. Nurhali menyatakan PUI siap menjalankannya melalui jaringan lembaga pendidikan, pesantren, majelis taklim, dan keluarga besar PUI.
“PUI memiliki ribuan lembaga pendidikan dan jaringan dakwah di berbagai daerah. Ini modal besar untuk menyosialisasikan fatwa dan bahaya vape secara santun dan mudah dipahami, mulai dari guru, santri, hingga orang tua,” katanya.
Ia mengimbau para pengurus lembaga pendidikan PUI membangun lingkungan sekolah dan pesantren yang bebas vape, serta mengedepankan pendekatan pembinaan, bukan penghakiman.
“Bagi yang sudah terlanjur menggunakan, kita rangkul dan dampingi untuk berhenti, termasuk dengan memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan yang tersedia. Fatwa ini ditujukan untuk melindungi, bukan mempermalukan,” ujarnya.
Harapan kepada Pemerintah
Nurhali berharap pemerintah menindaklanjuti rekomendasi MUI dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang tegas, khususnya terhadap penjualan kepada anak dan remaja, serta memperkuat peran BPOM dan aparat penegak hukum. Ia juga meminta penyusunan aturan disertai sosialisasi yang memadai bagi pelaku usaha agar pelaksanaannya adil dan tidak menimbulkan kegaduhan.
“Kami berharap regulasi dan pengawasan berjalan beriringan dengan edukasi. Dengan begitu, perlindungan kesehatan masyarakat dapat terwujud tanpa mengabaikan aspek keadilan,” tuturnya.
DPP PUI mengajak seluruh kader dan keluarga besar PUI menjadikan fatwa ini sebagai momentum memperkuat kesadaran hidup sehat, sebagai bagian dari ikhtiar ishlah keluarga dan masyarakat.
