Jakarta — Persatuan Umat Islam (PUI) menyatakan kesiapan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan hasil reforma agraria. Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin, menyambut baik kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang dipimpin Nusron Wahid, yang akan mendistribusikan 1,4 juta hektar lahan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas).
“Ini adalah peluang besar bagi ormas seperti PUI untuk mengambil peran nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional sebagaimana menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Raizal dalam pernyataannya di Jakarta.
Salah satunya melalui program Gerakan Nasional Wakaf Pangan (GNWP) yang akan mengintegrasikan aset wakaf yang dimiliki jaringan sekolah, pesantren, dan komunitas PUI dengan lahan reforma agraria untuk pengembangan sektor pangan. Optimalisasi ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemandirian, produktivitas, dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.
“GNWP bukan hanya tentang wakaf, tetapi juga ekosistem produktif yang berkelanjutan. Dengan adanya akses terhadap tanah, kami akan mendorong berbagai unit pendidikan di lingkungan PUI untuk menjadi pusat edukasi dan produksi pangan berbasis komunitas,” lanjut Raizal.
Komoditas yang akan dikembangkan mencakup beras, jagung, hortikultura, dan peternakan. Model pemberdayaan ini juga akan dikolaborasikan dengan mitra strategis pemerintah dan swasta.
Sebagai bentuk konsolidasi dan kampanye ketahanan pangan nasional, PUI akan menyelenggarakan Kemah Nasional Pramuka PUI pada 12–15 Agustus 2025 mendatang. Acara ini tidak hanya menjadi ajang penguatan karakter generasi muda, tetapi juga mengusung tema besar tentang ketahanan pangan dan peran generasi muda dalam mewujudkannya.
Dengan semangat islah wasathiyah, PUI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masa depan Indonesia yang mandiri secara pangan dan berdaulat secara ekonomi.