Depok – Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Ummat Islam (PUI), Dr. Kana Kurniawan, MAHK, mendorong Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia agar memasukkan PUI dalam Buku Sejarah Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia yang diselenggarakan di Auditorium Gedung IX Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), Depok, Jumat (25/7).
Dalam forum yang dihadiri Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, penulis dan editor Buku Sejarah Indonesia, sejarawan, akademisi, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan tersebut, Dr. Kana mendorong agar kontribusi umat Islam, khususnya organisasi Persatuan Ummat Islam (PUI), mendapatkan porsi yang lebih kuat, utuh, dan proporsional dalam penulisan sejarah nasional.
“PUI yang dirintis sejak 1911 dan lahir pada 21 Desember 1917 adalah bagian penting dari sejarah pergerakan nasional. Peran para ulama, pesantren, dan tokoh-tokohnya tidak terpisahkan dari proses kemerdekaan dan pembentukan dasar negara,” ujarnya.
Empat Pokok Usulan PUI
Dalam kesempatan itu, Dr. Kana menyampaikan empat poin rekomendasi PUI untuk draf buku Sejarah Indonesia:
1. Pengakuan Sejarah PUI
Pentingnya mencantumkan peran dan eksistensi PUI sebagai organisasi Islam yang aktif dalam gerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.
2. Pengakuan Pendiri dan Tokoh-Tokoh PUI
Penegasan kontribusi tokoh-tokoh sentral PUI seperti KH. Abdul Halim (Majalengka), KH. Ahmad Sanusi (Sukabumi), dan Mr. R. Samsudin – para pendiri PUI yang juga merupakan anggota BPUPKI dan tokoh perumus dasar negara, serta tokoh-tokoh PUI lainnya.
3. Narasi Sejarah yang Objektif dan Tidak Bias
Dorongan agar sejarah ditulis secara adil, inklusif, dan proporsional tanpa mengabaikan peran umat Islam dalam menjaga keutuhan NKRI, serta dalam bidang pendidikan, literasi, dan ekonomi umat.
4. Penulisan Peran Ulama dan Umat Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan
Penekanan agar buku sejarah merekam dengan utuh peran strategis ulama, pesantren, dan ormas Islam dalam perjuangan membangun bangsa sebelum dan sesudah kemerdekaan.
Harapan Terhadap Kementerian Kebudayaan RI
Dr. Kana berharap Kementerian Kebudayaan RI membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik, khususnya ormas-ormas Islam, dalam penyempurnaan narasi sejarah nasional.
“Sejarah bangsa ini adalah hasil perjuangan kolektif seluruh elemen bangsa. Umat Islam, melalui ulama, pesantren, dan ormas-ormas seperti PUI, memiliki kontribusi fundamental yang perlu ditulis secara jujur dan proporsional,” tegasnya.
Forum ini menjadi bagian dari rangkaian konsultasi nasional sebelum buku sejarah tersebut difinalisasi dan diterbitkan untuk menjadi bahan ajar resmi di tingkat pendidikan nasional.