Kabar NasionalPemuda PUI

Siapa Pun Wakil Presidennya, Masa Depan Pemuda dan Persoalan Lapangan Kerja Harus Menjadi Prioritas Negara

Siaran Pers PP Pemuda PUI

Jakarta, 17 November 2026 – Pengurus Pusat Pemuda Persatuan Ummat Islam (PP Pemuda PUI) berpandangan bahwa dinamika politik nasional, termasuk berbagai wacana mengenai posisi Wakil Presiden Republik Indonesia, tidak boleh mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, khususnya generasi muda.

Siapa pun yang kelak menduduki posisi Wakil Presiden, agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan lapangan kerja, dan penguatan produktivitas pemuda harus tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, masa depan bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan politik, tetapi oleh sejauh mana negara mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan harapan dan kesempatan nyata bagi generasi mudanya.

Indonesia saat ini berada dalam momentum bonus demografi. Namun, bonus demografi bukanlah jaminan otomatis bagi kemajuan bangsa. Tanpa ketersediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta ekosistem ekonomi yang produktif, jumlah penduduk usia produktif justru berpotensi menjadi beban sosial dan ekonomi.

Kami melihat bahwa persoalan pengangguran, ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, terbatasnya kesempatan kerja bagi generasi muda, serta belum optimalnya dukungan terhadap kewirausahaan dan ekonomi kreatif merupakan tantangan yang membutuhkan perhatian lebih serius.

Pemerintah tidak boleh hanya menjadikan bonus demografi sebagai jargon pembangunan. Harus ada langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan agar pemuda tidak sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi benar-benar menjadi subjek dan penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu, PP Pemuda PUI mendorong beberapa agenda strategis:

1. Perluasan kesempatan kerja bagi pemuda. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, inklusif, dan menjangkau generasi muda hingga ke daerah, bukan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

2. Peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja. Pendidikan dan pelatihan vokasi harus terhubung dengan kebutuhan dunia usaha, industri, teknologi digital, serta perkembangan ekonomi masa depan.

3. Penguatan kewirausahaan dan ekonomi kreatif pemuda. Negara perlu memperluas akses permodalan, pendampingan usaha, literasi digital, dan akses pasar agar pemuda memiliki pilihan untuk menciptakan lapangan kerja, bukan hanya menjadi pencari kerja.

4. Perlindungan dan kepastian bagi pekerja muda. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pekerjaan yang layak, upah yang adil, perlindungan sosial, serta kepastian masa depan bagi generasi muda, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan ekonomi digital.

5. Pelibatan organisasi kepemudaan dalam perumusan kebijakan. Organisasi kepemudaan harus diberikan ruang partisipasi yang bermakna agar kebijakan pemerintah benar-benar berangkat dari kebutuhan dan realitas yang dihadapi pemuda.

PP Pemuda PUI juga menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengelola bonus demografi tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur semata. Lebih dari itu, harus terlihat dari seberapa banyak anak muda memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatnya produktivitas, tumbuhnya wirausaha muda, serta terbukanya akses terhadap mobilitas sosial dan ekonomi.

Kami mengingatkan bahwa generasi muda tidak membutuhkan sekadar janji politik, melainkan kebijakan yang dapat dirasakan secara nyata. Jangan sampai bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran akibat lemahnya perencanaan dan keberpihakan kebijakan.

Siapa pun Wakil Presidennya, pemuda harus tetap menjadi prioritas pembangunan. Pergantian figur boleh menjadi dinamika politik, tetapi tanggung jawab negara terhadap masa depan generasi muda tidak boleh berganti arah.

PP Pemuda PUI berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari elemen masyarakat sipil yang kritis, konstruktif, dan solutif dalam mengawal kebijakan pembangunan nasional, sekaligus mengambil peran aktif dalam mempersiapkan pemuda yang berdaya saing, mandiri, produktif, dan berkontribusi bagi Indonesia.

PENGURUS PUSAT PEMUDA PERSATUAN UMMAT ISLAM (PP PEMUDA PUI)

U. PALAHUDDIN ASSOPARI, M.Sos.

Ketua Umum

H. RUSLI MAULIDIN, M.Sos.

Sekretaris Jenderal

Related Articles

Back to top button