Ketua Umum DPP PUI: Musywil Harus Jadi Titik Balik Kebangkitan PUI DKI Jakarta

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI), H. Raizal Arifin, menegaskan bahwa Musyawarah Wilayah (Musywil) PUI DKI Jakarta harus menjadi momentum kebangkitan organisasi, penguatan kaderisasi, dan konsolidasi gerakan PUI di ibu kota.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan dan pengarahan Ketua Umum DPP PUI pada pelaksanaan Musyawarah Wilayah PUI DKI Jakarta di Gedung Pimpinan Pusat PUI, Jakarta, Ahad (8/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PUI Kana Kurniawan, Ketua Umum DPW PUI DKI Jakarta Oskar Vitriano, jajaran Wanita PUI DKI Jakarta, pimpinan daerah PUI Jakarta, LD PUI, LBH PUI DKI Jakarta, serta para tokoh dan kader PUI.

Dalam arahannya, Raizal menekankan bahwa Jakarta merupakan wilayah strategis bagi perjuangan PUI karena menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, media, diplomasi, dan pengambilan keputusan nasional.

Menurutnya, besarnya potensi Jakarta harus menjadi peluang bagi PUI untuk mengembangkan organisasi yang lebih modern, progresif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Jakarta bukan wilayah biasa. Jakarta adalah pusat berbagai aktivitas dan pengambilan keputusan nasional. Karena itu, PUI DKI harus mampu mengambil peran strategis. Kita tidak boleh menjadikan keterbatasan jumlah kader sebagai alasan untuk tidak bergerak,” tegasnya.

Mengakhiri Stagnasi, Menghidupkan Kembali Kaderisasi

Ketua Umum DPP PUI juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi organisasi, khususnya konsolidasi struktur dan kaderisasi yang harus kembali dihidupkan secara sistematis.

Ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar organisasi bukan sekadar membentuk kepengurusan baru, melainkan memastikan struktur organisasi benar-benar bekerja dan mampu melahirkan kader-kader penerus perjuangan.

“Jangan sampai Musyawarah Wilayah hanya menghasilkan ketua baru, sekretaris baru, bendahara baru, dan susunan kepengurusan baru, tetapi persoalan organisasi tetap sama. Jangan hanya mengganti orang, tetapi tidak memperbaiki sistem,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa PUI DKI Jakarta membutuhkan kepengurusan yang memiliki komitmen, waktu, integritas, dan kesediaan untuk bekerja. Kepemimpinan organisasi harus dibangun melalui kerja kolektif dan tim yang solid, bukan sekadar nama-nama yang tercantum dalam struktur.

Menguatkan Kembali Ruh Islah dan Intisab

Dalam kesempatan tersebut, Raizal juga mengajak seluruh kader untuk kembali menghidupkan nilai-nilai fundamental perjuangan PUI, yakni Islah Tsamaniyah dan Intisab.

Menurutnya, Islah harus dimaknai sebagai gerakan perbaikan yang menyeluruh, meliputi aqidah, ibadah, pendidikan, rumah tangga, adat istiadat, umat, ekonomi, dan masyarakat.

Sementara Intisab harus menjadi ikatan ideologis, spiritual, dan moral yang menyatukan seluruh kader PUI.

“Jangan sampai kita berbicara tentang persatuan, tetapi di dalam organisasi sendiri tidak mampu membangun kebersamaan. Jangan sampai kita berbicara tentang islah, tetapi tidak berani melakukan perbaikan terhadap organisasi sendiri. Islah harus dimulai dari diri kita, dari kepengurusan, dan dari organisasi kita,” ungkapnya.

Lima Agenda Strategis PUI DKI Jakarta

Untuk mendorong kebangkitan organisasi, Ketua Umum DPP PUI mengharapkan Musyawarah Wilayah menghasilkan lima agenda strategis.

Pertama, melakukan konsolidasi dan pemetaan seluruh potensi kader, tokoh, serta basis pendidikan PUI di wilayah DKI Jakarta.

Kedua, membangun sistem kaderisasi yang terencana, mulai dari pengenalan organisasi, Training Intisab, pembinaan kader, hingga penyiapan calon pemimpin masa depan.

Ketiga, mengaktifkan kembali struktur organisasi hingga tingkat daerah dan komunitas agar PUI benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Keempat, mengembangkan program unggulan melalui Akademi Kader dan Kepemimpinan PUI, Gerakan Dakwah dan Pendidikan Perkotaan, serta Penguatan Jejaring Profesional dan Ekonomi Umat.

Kelima, membangun tata kelola organisasi yang disiplin, terukur, dan akuntabel, dengan pembagian tugas, target kerja, jadwal kegiatan, serta evaluasi berkala.

Target 100 Hari Pertama dan Satu Tahun Kepengurusan

Raizal juga memberikan tantangan kepada kepengurusan PUI DKI Jakarta yang akan datang agar tidak menunggu terlalu lama untuk menunjukkan hasil kerja organisasi.

Dalam 100 hari pertama, ia berharap terlaksana pemetaan potensi kader dan tokoh, konsolidasi dan aktivasi struktur, penyusunan database anggota, penetapan program kaderisasi, serta penyusunan kalender kegiatan organisasi selama satu tahun.

Sementara dalam satu tahun pertama, PUI DKI diharapkan telah menyelenggarakan Training Intisab secara berkala, melahirkan kader-kader muda penggerak, mengaktifkan kegiatan dakwah dan pendidikan, membangun jejaring profesional dan perguruan tinggi, serta melaksanakan program sosial yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Ini bukan sekadar target administratif. Ini adalah ukuran apakah PUI DKI benar-benar mulai bangkit,” tegasnya.

PUI Harus Hadir dan Memberikan Manfaat

Menutup arahannya, Ketua Umum DPP PUI mengingatkan bahwa kepengurusan merupakan amanah perjuangan untuk melanjutkan cita-cita para pendiri PUI, khususnya KH Abdul Halim dan KH Ahmad Sanusi.

Ia berharap Musyawarah Wilayah PUI DKI Jakarta menjadi titik balik untuk mengakhiri stagnasi organisasi dan membangun kembali kekuatan PUI di ibu kota.

“Saya tidak ingin lima tahun ke depan kita kembali berkumpul dalam forum yang sama, dengan persoalan yang sama, dan dengan keluhan yang sama. Kita harus mengakhiri siklus stagnasi organisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, PUI harus bertransformasi dari organisasi yang pasif menjadi aktif, dari struktur yang administratif menjadi produktif, serta dari kaderisasi yang terhenti menjadi kaderisasi yang sistematis.

“Mari kita hidupkan kembali semangat Islah, kita kuatkan kembali ikatan Intisab, dan kita buktikan bahwa PUI masih memiliki masa depan, energi perjuangan, serta kontribusi besar bagi umat dan bangsa. PUI harus hadir, PUI harus bergerak, PUI harus memberikan manfaat,” pungkasnya.

Musyawarah Wilayah PUI DKI Jakarta diharapkan melahirkan kepemimpinan yang solid, program kerja yang terukur, serta komitmen bersama untuk menjadikan Jakarta sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan pengembangan gerakan Persatuan Ummat Islam di Indonesia.