Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah, PUI Dorong Kajian Hukum Islam yang Responsif

JAKARTA – Perkembangan teknologi keuangan telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan pinjaman. Melalui platform digital, pengajuan pinjaman kini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan sejumlah persoalan, mulai dari aspek akad, tambahan pembayaran, transparansi biaya, hingga praktik penagihan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Persoalan pinjaman online atau pinjol menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam Mudzakarah Ajengan PUI Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) pada 17–18 Oktober 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Mengusung tema “Menjawab Persoalan Umat: Telaah dan Perumusan Pandangan Hukum Islam Kontemporer”, forum ini menjadi ruang bagi para ulama dan ajengan PUI untuk mengkaji persoalan aktual umat melalui pendekatan fikih yang mendalam, sistematis, dan berlandaskan sumber-sumber hukum Islam.

Menelaah Akad dan Praktik Pinjaman Digital

Dalam perspektif fikih muamalah, pinjaman online tidak cukup dinilai hanya dari penggunaan teknologi digital sebagai sarana transaksi. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dibentuk, apa akad yang digunakan, serta bagaimana ketentuan pembayaran dan biaya tambahan diberlakukan.

Kajian perlu membedakan antara pokok pinjaman, biaya layanan yang memiliki dasar dan perhitungan yang jelas, serta tambahan pembayaran yang disyaratkan karena pinjaman. Perbedaan tersebut penting agar penilaian hukum tidak berhenti pada istilah yang digunakan oleh penyelenggara layanan, tetapi memperhatikan substansi akad dan praktik transaksinya.

Dalam hukum Islam, persoalan riba menjadi salah satu aspek penting yang harus ditelaah. Karena itu, penilaian terhadap suatu layanan pinjaman perlu dilakukan secara cermat dengan memeriksa struktur akad, ketentuan tambahan pembayaran, serta hubungan antara biaya yang dikenakan dan layanan yang diberikan.

Selain itu, aspek kerelaan para pihak, kejelasan informasi, perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi, dan potensi terjadinya kezaliman juga perlu menjadi bagian dari pembahasan. Kemudahan akses pembiayaan semestinya tidak mengabaikan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam bermuamalah.

Antara Kebutuhan Masyarakat dan Perlindungan dari Praktik Merugikan

Tidak dapat dimungkiri, sebagian masyarakat mengakses pinjaman digital karena kebutuhan mendesak, keterbatasan akses pembiayaan, atau kebutuhan modal usaha. Pada saat yang sama, masyarakat perlu memahami risiko transaksi, termasuk kewajiban pembayaran, beban biaya, konsekuensi keterlambatan, serta keamanan data pribadi.

Karena itu, pembahasan pinjaman online perlu memperhatikan persoalan secara utuh. Di satu sisi, terdapat kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah diakses. Di sisi lain, diperlukan perlindungan agar kemudahan tersebut tidak berkembang menjadi sarana eksploitasi, praktik penagihan yang tidak patut, atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Kajian fikih diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terang bagi masyarakat dalam menilai berbagai bentuk layanan pinjaman digital. Masyarakat juga perlu memperoleh panduan untuk mengenali karakteristik akad, memahami konsekuensi transaksi, dan mempertimbangkan alternatif pembiayaan yang lebih aman serta sesuai dengan prinsip syariah.

Mudzakarah sebagai Ruang Perumusan Pandangan Hukum

Dalam Mudzakarah Ajengan PUI 2026, isu pinjaman online ditempatkan sebagai salah satu persoalan kontemporer yang memerlukan telaah hukum Islam. Pembahasannya dirancang melalui metode bahts al-masa’il dan perbandingan fikih (fiqh muqaran).

Melalui pendekatan tersebut, persoalan akan dipetakan dan dikaji berdasarkan karakteristik kasus, sumber dalil, serta pandangan fikih yang relevan. Proses ini juga membuka ruang untuk menelaah perbedaan pendapat dan merumuskan pandangan hukum melalui pertimbangan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Forum ini diharapkan menghasilkan rumusan yang tidak hanya menjelaskan aspek hukum, tetapi juga dapat menjadi panduan praktis bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan pinjaman digital. Hasil kajian diharapkan membantu umat memahami prinsip-prinsip muamalah sekaligus mengambil keputusan keuangan secara lebih cermat.

Melalui Mudzakarah Ajengan PUI, DPP PUI berupaya menghadirkan tradisi keilmuan yang mampu menjawab perubahan zaman tanpa melepaskan landasan syariat. Persoalan pinjaman online menjadi salah satu contoh bagaimana fikih muamalah perlu terus dikaji agar pandangan hukum Islam dapat memberikan arah bagi kehidupan masyarakat yang semakin terdigitalisasi.