PUI Dukung Langkah Penegakan Hukum Kasus Dugaan Penyadapan: Keamanan Presiden dan Negara Harus Dijaga
Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI) mendukung langkah penegakan hukum dalam menuntaskan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik. PUI menegaskan bahwa keamanan Presiden dan negara merupakan kepentingan nasional yang harus dijaga bersama.
Ketua Bidang Hukum DPP PUI, Fikri Habibi, menegaskan bahwa keamanan Presiden bukan semata-mata menyangkut keselamatan pribadi kepala negara, melainkan juga kewibawaan negara, keberlangsungan pemerintahan, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.
“Keamanan Presiden dan negara harus menjadi kepentingan bersama. Setiap dugaan tindakan yang mengancam keamanan nasional harus ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Fikri Habibi pada Kamis (5/11/26).
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum, termasuk penyadapan tanpa hak dan penyalahgunaan akses terhadap informasi strategis, harus ditangani secara serius. Upaya melindungi negara juga harus mencakup antisipasi terhadap ancaman dari luar maupun penyalahgunaan akses dan kewenangan dari dalam.
Fikri menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penanganan perkara harus didasarkan pada alat bukti yang sah serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Ia juga memandang bahwa kasus ini perlu menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengamanan informasi strategis negara, memperbaiki tata kelola akses terhadap informasi sensitif, serta memastikan mekanisme pengawasan berjalan efektif tanpa mengabaikan hak-hak warga negara.
Fikri berharap penanganan kasus ini dapat berjalan dengan baik sehingga situasi politik dan keamanan nasional semakin kondusif. Stabilitas nasional, kepastian hukum, dan kepercayaan publik, kata dia, merupakan modal penting bagi kelancaran pembangunan serta pemulihan ekonomi.
Ia berharap seluruh elemen bangsa dapat menjaga suasana kebangsaan yang sejuk dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Dengan situasi yang semakin stabil dan kondusif, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus menjalankan agenda pembangunan, memperkuat perekonomian, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kita, Indonesia semakin aman dan stabil, sehingga energi bangsa dapat diarahkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
