PUI Kecam Serangan Israel ke RS Nasser Gaza, Desak BOP Bersikap Adil dan Konsisten
Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) mengecam serangan udara Israel terhadap kompleks medis Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza selatan, Kamis (12/11/2026) dini hari. Menurut pihak rumah sakit, serangan itu menewaskan tujuh orang, termasuk dokter bedah Rizk Abu Shaira dan seorang anak berusia 13 tahun, serta melukai sedikitnya 20 orang. Ruang operasi dan ICU dilaporkan rusak parah sehingga layanan bedah terhenti.
Militer Israel mengakui serangan itu dan mengklaim menargetkan seorang komandan Hamas, sementara Hamas membantah menggunakan rumah sakit untuk operasi militer. Board of Peace (BoP) yang dipimpin Presiden AS Donald Trump menyebutnya tragedi, tetapi membingkainya sebagai pertentangan klaim kedua pihak tanpa kecaman langsung kepada militer Israel, sehingga menuai kritik.
Ketua DPP PUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kajian Kebangsaan, Adhe Nuansa Wibisono, menegaskan bahwa serangan terhadap rumah sakit adalah persoalan kemanusiaan yang sangat serius. “Fasilitas kesehatan dilindungi hukum humaniter internasional. Klaim bahwa fasilitas itu dipakai untuk kepentingan militer harus dibuktikan secara independen, dan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menghantam ruang operasi dan ICU tempat pasien dirawat,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Ia menekankan bahwa prioritas saat ini adalah penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil dan tenaga kesehatan, serta akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, terlebih saat Gaza memasuki musim dingin. PUI menolak segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil dari pihak mana pun.
Wibisono menilai BoP perlu menunjukkan keadilan dan konsistensi. “Lembaga yang mengaku mengawal perdamaian tidak boleh memakai standar ganda. Ketika serangan terhadap rumah sakit dibingkai sebagai perbedaan klaim dua pihak, sementara pasien dan tenaga medis berjatuhan, publik wajar mempertanyakan keberpihakannya. Perdamaian harus berpihak pada keadilan dan perlindungan manusia, bukan sekadar mengecam salah satu pihak,” tegasnya.
Terkait keanggotaan Indonesia, ia mendukung pemerintah mengevaluasi keterlibatan di BoP secara serius. “Jika BoP terus tidak berpihak pada keadilan dan perlindungan warga sipil Palestina, opsi menarik diri perlu dipertimbangkan, sebagaimana Presiden sendiri pernah menyatakan kesiapan keluar bila BoP tidak sejalan dengan tujuan awalnya,” ujarnya.
Wibisono menutup dengan menegaskan bahwa dukungan PUI terhadap kemerdekaan Palestina tidak berubah, dan solidaritas harus diwujudkan lewat langkah kemanusiaan, diplomasi, dan dukungan internasional yang nyata.
