PUI Kritisi Data ATS Jabar yang Melonjak 5 Kali Lipat, Desak Pemerintah Transparan dan Perhatikan Sekolah Swasta

Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza, mengungkapkan Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah anak tidak sekolah (ATS) tertinggi di Indonesia, mencapai 527.000 anak, dalam audiensi dan dialog pendidikan di SMP 1 Cikembar, Sukabumi, Rabu (5/8/2026). Angka ini melonjak drastis dibanding data yang dirilis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada April 2026 lalu, yang saat itu mencatat 106.196 anak tidak sekolah di provinsi yang sama — artinya terjadi lonjakan hampir lima kali lipat hanya dalam kurun waktu empat bulan.

Wakil Ketua Umum DPP PUI, KH. Maman Abdurrahman, mempertanyakan kredibilitas dan konsistensi data yang dirilis pemerintah terkait angka anak tidak sekolah tersebut.

“Kami mengapresiasi keterbukaan pemerintah mengungkap persoalan ini, tapi kami juga mempertanyakan bagaimana data bisa melonjak dari 106 ribu menjadi 527 ribu hanya dalam empat bulan. Ini menimbulkan pertanyaan serius soal metodologi pendataan pemerintah. Jangan sampai masyarakat bingung, atau lebih buruk lagi, data ini dipakai secara tidak konsisten untuk kepentingan tertentu,” tegas Maman Abdurrahman.

Ia juga menyoroti bahwa sorotan publik seakan hanya tertuju pada Jawa Barat, padahal berdasarkan data dasbor Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen per April 2026, total ATS se-Indonesia mencapai hampir 4 juta anak, dan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Penanganan ATS yang diterbitkan Juni 2026, persoalan ini juga signifikan terjadi di Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, hingga Papua.

“Jangan sampai Jawa Barat seolah-olah menjadi provinsi paling bermasalah, padahal ini persoalan nasional. Berdasarkan data Pusdatin sendiri, total ATS se-Indonesia hampir 4 juta anak, dan disebutkan juga tersebar signifikan di provinsi lain seperti Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, hingga Papua. Kenapa data lengkap dan komparatif antarprovinsi ini tidak dipublikasikan secara terbuka ke masyarakat? Kami mendesak Kemendikdasmen merilis data ATS seluruh provinsi secara transparan dan dapat dibandingkan, bukan hanya menyorot satu provinsi saja,” tegasnya.

Ia turut mengingatkan bahwa penyebutan Jawa Barat sebagai provinsi dengan ATS “tertinggi” perlu dilihat secara proporsional, mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sehingga wajar jika angka absolutnya besar.

“Jawa Barat itu provinsi dengan penduduk terbanyak se-Indonesia, sekitar 49 juta jiwa. Kalau dihitung secara proporsional terhadap jumlah penduduk atau dibandingkan dengan data ATS provinsi lain, gambarannya bisa jauh berbeda dibanding sekadar angka mentah. Pemerintah semestinya mempublikasikan data berbasis rasio atau persentase per populasi usia sekolah untuk setiap provinsi, bukan cuma angka absolut satu provinsi yang berpotensi menyesatkan opini publik,” jelasnya.

Selain soal data, Maman Abdurrahman turut menyoroti ketimpangan perhatian dan penyaluran anggaran pendidikan yang selama ini dinilai lebih banyak berpihak pada sekolah negeri, sementara sekolah dan madrasah swasta, termasuk pesantren dan ribuan lembaga pendidikan PUI, kerap kurang mendapat perhatian serupa.

“Salah satu akar masalah anak tidak sekolah maupun putus sekolah ini juga tidak lepas dari ketimpangan dukungan anggaran. Sekolah negeri banyak mendapat fasilitas gratis dan bantuan operasional yang memadai, sementara sekolah dan madrasah swasta, termasuk lembaga pendidikan PUI yang justru banyak menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu di daerah pelosok, seringkali kekurangan dukungan. Ini ironis, karena sekolah swasta sering menjadi pilihan terakhir bagi anak-anak yang justru berisiko putus sekolah,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali skema penyaluran anggaran pendidikan agar lebih berimbang antara sekolah negeri dan swasta, mengingat keduanya sama-sama berkontribusi menjalankan amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kami mendesak pemerintah mengevaluasi skema penyaluran anggaran pendidikan, agar sekolah swasta juga mendapat dukungan yang setara, khususnya bagi sekolah dan madrasah yang berada di wilayah dengan angka anak tidak sekolah tinggi. Jangan sampai ketimpangan anggaran ini justru memperparah angka anak putus sekolah, karena sekolah swasta yang menampung mereka justru kekurangan sumber daya untuk bertahan,” pungkasnya.

DPP PUI menyatakan siap mengawal isu ini lebih lanjut, sekaligus mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola data pendidikan agar lebih akurat, konsisten, transparan antarprovinsi, dan disertai keberpihakan anggaran yang lebih adil bagi sekolah swasta di seluruh Indonesia.