Bersejarah! DPP PUI Resmikan Wilayah Luar Negeri Pertama di Korea Selatan untuk 50.000 Diaspora Indonesia

SEOUL, Korea Selatan – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) secara resmi mengukuhkan kepengurusan Pimpinan Wilayah Istimewa (PWI) PUI Korea Selatan. Pengukuhan yang berlangsung di Masjid Al-Falah, Seoul pada Jumat (06/02/2026) ini menandai babak baru ekspansi organisasi ke tingkat internasional.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, menegaskan bahwa pengukuhan ini merupakan momentum bersejarah bagi organisasi. “Ini adalah tonggak sejarah bagi PUI karena PUI Korea Selatan menjadi wilayah luar negeri pertama yang kita deklarasikan. Kami menempatkan PUI Korea Selatan sebagai pilot project sekaligus role model bagi pengembangan wilayah-wilayah luar negeri lainnya di masa mendatang,” ujar Wibisono di hadapan jamaah dan diaspora Indonesia yang hadir.

Wibisono menjelaskan bahwa potensi pengembangan PUI di Korea Selatan sangat besar mengingat jumlah Warga Negara Indonesia yang berada di sana mencapai sekitar 50.000 orang. Mereka terdiri dari pekerja migran Indonesia dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai universitas Korea Selatan.

“Kehadiran PUI akan menambah semarak keagamaan diaspora Indonesia di Korea. Apalagi dengan kehadiran tokoh-tokoh nasional PUI seperti KH Ahmad Heryawan, KH Nurhasan Zaidi, Habib Nazar Harist, dan KH Raizal Arifin, tentunya akan mendapatkan sambutan hangat dari diaspora Indonesia. Terlebih lagi momentum bulan Ramadhan sudah semakin dekat, sehingga kegiatan Tabligh Akbar, ceramah, dan pengajian akan sangat dinantikan,” tambah Wibisono.

Pengukuhan menetapkan susunan pengurus DPW Istimewa PUI Korea Selatan untuk masa bakti 2026-2028. Posisi Ketua dipercayakan kepada Muhammad Iqbal Muharram, seorang diaspora Indonesia yang tengah menyelesaikan studi pascasarjananya di Kookmin University. Sekretaris dijabat oleh Rathy Rizky, sementara posisi Bendahara diisi oleh Rizal Arief Firdaus.

“DPP PUI berpesan kepada Pengurus Wilayah Istimewa yang baru diangkat dan ditetapkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami percaya mereka dapat mengemban amanah ini dengan baik,” ungkap Wibisono dalam sambutannya.

Muhammad Iqbal Muharram, Ketua PUI Korea Selatan terpilih, memiliki rekam jejak organisasi yang panjang baik di tingkat nasional maupun internasional. Semasa menjadi mahasiswa S1 di Universitas Gadjah Mada, ia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Teknik UGM dan Menteri Koordinator Internal BEM KM UGM.

Saat ini, selain aktif sebagai mahasiswa Graduate School of Mechanical Engineering Kookmin University, Iqbal juga dipercaya menjadi Dewan Pembina Ikatan Keluarga Muslim Indonesia (IKMI) Korea dan menjabat sebagai Director of Human Resources Development di International Madani Association Korea. Sebelum melanjutkan studi ke Korea Selatan, pengalaman profesionalnya pernah ditempa di PT Trakindo Utama dan Dompet Dhuafa Hong Kong.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP PUI kepada kami para pengurus PUI Korea Selatan. Kami akan menjalankan amanah ini sebaik-baiknya dan bekerja keras mengembangkan PUI di kalangan diaspora WNI di Korea Selatan,” ujar Iqbal Muharram penuh semangat.

Iqbal menambahkan bahwa pihaknya tidak akan bekerja sendiri. Ke depan, PUI Korea Selatan akan segera membangun sinergi dengan berbagai lembaga terkait. “Setelah pengukuhan ini, kami akan segera melakukan silaturahim dan koordinasi dengan lembaga pemerintah seperti KBRI Seoul. Selain itu, kami juga akan menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga keislaman yang sudah eksis di Korea seperti Korea Muslim Federation, KMI Korea, IKMI Korea, dan Rumaisa Korea. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kehadiran PUI di Korea Selatan sekaligus bersinergi secara positif dalam membina umat,” pungkas Iqbal.

Dengan terbentuknya kepengurusan ini, diaspora Indonesia di Korea Selatan kini memiliki wadah organisasi keislaman baru yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembinaan keagamaan dan kebangsaan di perantauan.