PUI

Kategori: Nasional

  • PUI Siap Bantu UMKM Dapatkan Sertifikasi Halal, Jalin Kerjasama dengan BPJPH

    PUI Siap Bantu UMKM Dapatkan Sertifikasi Halal, Jalin Kerjasama dengan BPJPH

    PUI.OR.ID, Jakarta – Persatuan Ummat Islam (PUI) terus berperan aktif dalam mendukung kemajuan UMKM, khususnya dalam hal sertifikasi halal. Dalam upaya mempercepat akses bagi pelaku usaha kecil dan menengah, PUI menjalin kerja sama strategis dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    Ketua Umum PUI, H. Raizal Arifin, S.S., M.Sos., bersama jajaran pengurusnya bertemu dengan Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH, Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si., pada Senin (10/3/25) di Kantor BPJPH. Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua Umum PUI, Irfan Ahmad Fauzi, Ketua Bidang Dakwah PUI, Rijalul Imam, Ketua Bidang Diklat PUI, Arif Susanto, dan Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi PUI, Deni Laksana.

    Dalam diskusi tersebut, PUI menyampaikan komitmennya untuk membantu UMKM agar lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal. “Kami ingin memastikan pelaku usaha, khususnya UMKM, tidak kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga tentang meningkatkan daya saing produk di pasar nasional dan global,” ujar H. Raizal Arifin.

    Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki sekitar 66 juta UMKM, namun hingga saat ini baru 3,8 juta produk yang tersertifikasi halal. Dengan jaringan PUI yang luas dan anggota mencapai 20 juta orang, organisasi ini siap menggerakkan kadernya untuk menjadi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan membangun Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) guna mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM.

    Wakil Ketua Umum PUI, Irfan Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa keterlibatan PUI dalam program ini adalah bentuk kepedulian terhadap ekonomi umat. “Kami ingin UMKM berkembang, bukan terbebani oleh birokrasi yang rumit. Dengan kerja sama ini, kami berharap semakin banyak UMKM yang bisa mendapatkan sertifikasi halal dengan lebih mudah,” ujarnya.

    Dr. Abd. Syakur menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa kerja sama dengan ormas seperti PUI sangat penting untuk mempercepat ekosistem halal di Indonesia. “Kami sangat mengapresiasi langkah PUI. Dengan keterlibatan banyak pihak, proses sertifikasi halal bagi UMKM bisa lebih cepat dan efektif,” katanya.

    Sebagai tindak lanjut, PUI akan membentuk tim khusus untuk mendukung program sertifikasi halal, termasuk pelatihan pendamping halal dan penyuluhan bagi UMKM. Dengan sinergi ini, PUI berharap dapat berkontribusi dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, sekaligus membantu UMKM meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

  • Perkuat Diplomasi dengan Dunia Islam, PUI Dukung Langkah Strategis Wamenlu Anis Matta

    Perkuat Diplomasi dengan Dunia Islam, PUI Dukung Langkah Strategis Wamenlu Anis Matta

    PUI.OR.ID, Jakarta – Persatuan Ummat Islam (PUI) melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Anis Matta, di Gedung Konstitusi, Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada Senin (10/03/2025). Audiensi ini dihadiri oleh delegasi PUI yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syura PUI KH Nurhasan Zaidi dan Sekretaris Jenderal DPP PUI Dr. Kana Kurniawan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI KH Nur Ihsan Zaidi, Ketua Bidang HLN DPP PUI Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D, Ketua Umum PP Pemuda PUI Ahmad Falahuddin, serta Bendahara Umum PP Pemuda PUI Yanto Syarief.

    Dalam pertemuan ini, PUI menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah diplomasi yang telah diambil oleh Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, khususnya dalam memperkuat hubungan Indonesia dengan dunia Islam dan negara-negara Timur Tengah. PUI juga menyoroti posisi strategis Indonesia di tengah percaturan global, terutama di kalangan negara-negara Muslim, serta potensinya untuk menjadi salah satu dari lima kekuatan besar dunia di masa depan.

    Sekretaris Jenderal DPP PUI Dr. Kana Kurniawan, menyampaikan bahwa PUI sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, sosial, dan pendidikan, telah memiliki lebih dari 5.000 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, berdasarkan data dari Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, PUI berharap dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah (NGO) dari Timur Tengah dalam hal pemberian beasiswa dan pertukaran pelajar serta mahasiswa.

    Ketua Majelis Syura PUI KH Nurhasan Zaidi, mengingatkan kembali peran historis PUI sebagai salah satu organisasi pendiri Republik Indonesia. Tiga tokoh utama PUI, yaitu KH Abdul Halim, KH Ahmad Sanusi, dan Mr. Syamsudin, pernah menjadi anggota BPUPKI dan aktif bersidang di Gedung Pancasila, yang kini menjadi bagian dari Kompleks Kementerian Luar Negeri. Mr. Syamsudin sendiri pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Penerangan, dan Duta Besar RI untuk Pakistan.

    “Kantor Kementerian Luar Negeri ini membangkitkan suasana historis dan nostalgia bagi PUI. Di sinilah para pendiri PUI, KH Abdul Halim dan KH Ahmad Sanusi, dahulu aktif dalam rapat-rapat BPUPKI. Dengan semangat yang sama, PUI akan terus melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa,” ujar KH Nurhasan Zaidi. Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki posisi strategis di antara negara-negara Muslim, dengan kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi modal untuk kebangkitan dunia Islam.

    PUI mengundang Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta untuk hadir dalam Muktamar PUI yang akan diselenggarakan pada Mei 2025 di Medan. Dalam acara tersebut, Anis Matta diharapkan dapat memberikan orasi kebangsaan dengan tema “Posisi dan Kontribusi Strategis Indonesia di Tengah Percaturan Umat Islam Dunia.”

    “Kami sangat mengapresiasi perhatian dan posisi Wamenlu Anis Matta terhadap isu-isu dunia Islam, termasuk Palestina. PUI akan selalu mendukung kebijakan strategis Kementerian Luar Negeri, terutama dalam memperkuat solidaritas dan kemajuan dunia Islam,” tegas KH Nurhasan Zaidi.

    Selain itu, Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D, Ketua Bidang HLN DPP PUI, mengusulkan agar Jakarta menjadi tuan rumah Konferensi Dunia Islam. “Dalam dinamika geopolitik global yang terus berkembang, kami melihat Jakarta memiliki potensi sebagai pusat baru gerakan Islam global. Oleh karena itu, PUI mengusulkan penyelenggaraan Konferensi Dunia Islam yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia, organisasi-organisasi Islam di Indonesia, serta dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri,” paparnya.

    Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menyambut baik usulan dan dukungan dari PUI. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam percaturan global, terutama karena populasi penduduk yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. “Indonesia berpotensi menjadi salah satu dari lima kekuatan besar dunia di masa depan,” ujar Anis Matta.

    Ia juga menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam Muktamar PUI dan memberikan pandangan mengenai posisi strategis Indonesia di tengah negara-negara Muslim serta peluang diplomasi untuk memperkuatnya. “PUI sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah, khususnya melalui jalur diplomasi luar negeri, untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dunia,” tambah Anis Matta.

  • PB HIMA PUI Soroti Kebijakan Kenaikan PPN 12%: “Beban Rezim Lama Bagi Masyarakat”

    PB HIMA PUI Soroti Kebijakan Kenaikan PPN 12%: “Beban Rezim Lama Bagi Masyarakat”

    Jakarta, 26 Desember 2024 – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Persatuan Ummat Islam (PB HIMA PUI) Muhammad Syauqi Hafiz menyatakan penolakan PB HIMA PUI terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan berlaku mulai tahun 2025. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi memberikan beban tambahan yang signifikan bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang masih belum pulih di tengah berbagai dinamika nasional dan global.

    “Langkah menaikkan PPN menjadi 12% harus dikaji ulang untuk dikoreksi dan dibatalkan. Kebijakan ini berisiko memperburuk daya beli masyarakat dan menghambat pemulihan ekonomi yang baru saja mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan,” ujar Syauqi dalam pernyataannya pada hari Rabu (26/12).

    PB HIMA PUI menilai bahwa kenaikan PPN dapat berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa, yang akhirnya akan memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini bertolak belakang dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

    Lebih lanjut, Ketua Umum PB HIMA PUI juga mengkritisi pemberlakuan kenaikan yang mendekati bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. “Kebijakan ini terkesan dipaksakan tanpa mempertimbangkan peningkatan kebutuhan dan kesulitan masyarakat, terutama mendekati musim lebaran tahun depan. Seharusnya, pemerintah lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang sudah terbebani dengan berbagai kenaikan harga seperti BBM, sembako, dan lainnya,” tambahnya.

    PB HIMA PUI juga mendesak pemerintah untuk mengoreksi kebijakan ini dengan meningkatkan pelibatan publik, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, termasuk seluruh parpol pemenang pemilu. “Kami menyadari bahwa keputusan menaikkan PPN ini merupakan warisan buruk rezim lama. Dengan telah dimulainya pekerjaan kabinet dan parlemen baru, masih ada kesempatan untuk meninjau kembali keputusan tersebut tanpa perlu melanjutkan keputusan yang merugikan pemerintah, pemilik usaha, dan masyarakat sekaligus,” tegasnya.

    Sebagai langkah konkret, PB HIMA PUI berkomitmen untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait kenaikan PPN 12% dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. “Jika kenaikan PPN malah berpotensi meningkatkan inflasi dan mengancam kelas menengah dan rakyat miskin, kenaikan PPN bukannya meningkatkan pendapatan negara malah bisa membuat lesu ekonomi. Kami menolak cara-cara jalan pintas yang merugikan rakyat dengan dalih pendapatan negara,” pungkasnya.