Menyikapi Konflik Thailand-Kamboja, Ketua Umum PUI Mendesak Kemenlu Agar Prioritaskan Perlindungan WNI
Jakarta — Ketua Umum DPP Persatuan Ummat Islam (PUI), H. Raizal Arifin, M.Sos, menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik yang kembali terjadi antara Thailand dan Kamboja. Dalam situasi yang semakin memanas ini, H. Raizal Arifin menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dan solidaritas ASEAN sebagai fondasi utama stabilitas keamanan regional di Asia Tenggara.
“Konflik ini tidak hanya mengancam perdamaian kedua negara, tetapi juga menempatkan ASEAN pada titik ujian yang sangat krusial. Kita harus bersama-sama mendorong penyelesaian secara damai dan mengedepankan dialog sebagai solusi utama,” ujar H. Raizal Arifin.
Lebih lanjut, Raizal Arifin mendesak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk segera menyiapkan segala bentuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi, termasuk rencana evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak konflik di Thailand dan Kamboja. “Kemenlu harus proaktif dan responsif dalam melindungi keselamatan WNI, serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan lembaga internasional untuk memastikan langkah-langkah keamanan dan evakuasi berjalan lancar jika situasi memburuk,” tambahnya.
Analisis Mitigasi Dampak Geopolitik dan Risiko Politik bagi Indonesia
Mengamini statement dari Ketua Umum DPP PUI diatas, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, mengelaborasi analisis singkat mengenai dampak geopolitik yang potensial.
“Sebagai negara anggota ASEAN yang memiliki peran strategis, Indonesia perlu mengantisipasi dampak lanjutan dari konflik ini terhadap kestabilan regional serta posisi geopolitik nasional. Risiko yang muncul tidak hanya bersifat bilateral, tetapi berpotensi mengganggu arus perdagangan, keamanan perbatasan, dan iklim investasi di kawasan,” jelas Wibisono.
Ia menambahkan, “Mitigasi yang tepat harus meliputi peningkatan diplomasi aktif, penguatan mekanisme koordinasi ASEAN, serta kesiapsiagaan kontingensi nasional, termasuk perlindungan WNI dan aset negara. Dengan pendekatan multidimensi dan presisi dalam mengelola risiko politik dan keamanan, Indonesia dapat menjaga kepentingan nasional sekaligus mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.”
Penutup
Persatuan Ummat Islam menyerukan seluruh elemen bangsa serta para pemangku kebijakan di Indonesia untuk bersama-sama mendukung upaya diplomasi dan mitigasi dari pemerintah dalam menghadapi dinamika konflik ini. Keutuhan ASEAN harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat dan stabilitas kawasan yang lebih luas.
——
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI
Email: puicenter@gmail.com
Telepon: 081311999020
